Pesta Babi : Salib Merah dan Hutan yang Hilang Menyelamatkan Peradaban di Ujung Timur

Halo para pembaca. Hari ini kita akan membahas sebuah tragedi lingkungan dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Papua, satu-satunya pulau di Indonesia dengan hutan hujan tropis yang masih terjaga. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia sedang menjalankan proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia dengan mengincar 2,5 juta hektar tanah orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi.

Proyek raksasa ini membagi wilayah untuk mencetak 1,3 juta hektar sawah, 560.000 hektar kebun tebu untuk bioetanol, 400.000 hektar sawit untuk biodiesel, serta 380.000 hektar peternakan. Konsesi proyek lumbung pangan ini melibatkan 10 perusahaan yang sepenuhnya dikuasai oleh satu entitas saja, yaitu keluarga Andi Samsuddin Arsyad atau Haji Isam, pemilik Jhonlin Group. Perusahaan ini mendatangkan 2.000 alat berat ekskavator dari Tiongkok senilai Rp4 triliun pesanan terbesar di dunia—untuk secara masif membongkar hutan dan rawa menjadi jalan serta area pertanian tebu dan sawah.

Bagi masyarakat adat seperti Suku Marin, Auyu, dan Yei, hutan bukanlah sekadar pepohonan. Hutan adalah lumbung pangan utama, "supermarket" alami, apotek, sekaligus bank penyimpan kekayaan sejarah dan budaya mereka. Pembongkaran secara sepihak tanpa meminta persetujuan membuat mereka kehilangan sumber penghidupan, seperti yang dialami Yasinta Moiwen, seorang petani perempuan yang terkejut melihat hutan dan rawanya tiba-tiba dibongkar. Lingkungan kini rusak parah, hewan buruan seperti babi rusa hilang, dan sumber air bersih mereka telah tercemar oleh pupuk serta pestisida yang ditebar menggunakan drone sehingga air sungai berubah warna menyerupai susu.

Lebih memprihatinkan lagi, proyek ini dianggap sebagai operasi militer non-perang untuk mengamankan ketahanan pangan negara. Sebanyak 56.000 personel militer dikerahkan untuk mengawal proyek dan mengamankan aset perusahaan, sebuah angka yang timpang di mana terdapat satu tentara untuk setiap 100 penduduk Papua. Kehadiran militer yang turut merampas tanah adat untuk membangun markas telah membangkitkan trauma masyarakat akibat sejarah panjang operasi militer selama 60 tahun. Rangkaian operasi dan dominasi militer ini memicu pengungsian hingga 103.000 orang pada tahun 2025, di mana para perempuan hamil harus mempertaruhkan nyawa, terjatuh, dan terpaksa melahirkan di tengah hutan demi menghindari aparat.

Upaya pemerintah untuk mengubah masyarakat adat Papua menjadi petani padi dalam skema lumbung pangan juga dinilai gagal dan manipulatif. Warga Papua sejatinya sudah memiliki tradisi bertani umbi-umbian secara mandiri. Namun, ketika mereka beralih mengikuti program Optimalisasi Lahan (OPL) dari pemerintah yang hanya memberikan subsidi Rp900.000 per hektar, mereka justru menanggung rugi telak karena tidak mampu menutupi tingginya biaya sewa traktor, pembelian bibit, tenda, hingga obat pertanian. Pada akhirnya, banyak warga asli yang menyerah, merasa ditipu, dan sawah-sawah tersebut justru lebih banyak dikuasai oleh petani transmigran.

Meski dihadapkan pada kekuatan negara dan oligarki raksasa, perlawanan terus menyala dari akar rumput. Para perempuan Papua bersuara lantang menolak masuknya perusahaan karena khawatir akan kehilangan ruang hidup yang menentukan masa depan anak-anak mereka. Di samping itu, perlawanan budaya yang luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat di Papua Selatan, seperti Suku Auyu yang menancapkan 1.800 palang adat dan salib merah setinggi 17 meter yang terbuat dari kayu besi rawa. Salib yang diukir dengan atribut perang khas Auyu ini bukan sekadar ornamen agama, melainkan simbol larangan keras dan penanda kesiapan mereka untuk menempuh jalur perang melawan pihak manapun yang berani merampas wilayah adat leluhur mereka.

Kisah dari tanah Papua ini adalah alarm pengingat bahwa pemusnahan peradaban dan bangsa bukan hanya sebuah peristiwa di buku sejarah masa lalu, melainkan sedang berlangsung secara nyata di masa hidup kita saat ini. Kita tidak boleh berpaling dari kenyataan ini.